Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI)

Tumbuhkembangkan Kesadaran Menjaga Martabat

Selasa (17/9) pagi, H Soebagijo Ilham Notodidjojo meninggal dunia di usia 89 tahun. Tokoh pers penulis buku “Jagat Wartawan Indonesia” adalah legenda dan kebanggaan masyarakat pers di Indonesia. Masih teringat surat almarhum yang memberi motivasi saya agar terus bergairah, gigih dan menjaga martabat profesi....

Tergelitik benak saya dan mungkin dialami beberapa peserta saat menerima materi pada Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) (2/9) – (12/9). Faktanya, memang ada di luar sana, orang-orang yang mengaku wartawan, wartawan yang mencari duit (atau iklan--red) semata-mata dan bukan mengabdi pada kemanusiaan....

Perlu diketahui masyarakat bahwa tidak semua para awak media bisa diberi uang atau iklan sebagai "penutup" sebuah berita dari peristiwa sehingga tidak dimuat media. Meski tidak menampik fakta, beberapa wartawan di lapangan diantaranya berusaha akur dengan konflik batin dalam diri. Salah satu faktornya karena beritanya “diredam” kebijakan redaksi atau kepentingan penguasa.

Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) yang menghadirkan pemateri-pemateri senior seolah menepuk pundak gairah idealisme 22 peserta aktif. Tiga bahkan empat pemateri berulang kali menyerukan sub topik yang sama menyoal ‘intervensi' kepentingan. Sementara wartawan "sungguhan" akhirnya musti belajar independen dan tetap menjaga kehormatan.

Ashadi Siregar semisal, dosen ‘pantang pensiun’ meski berusia lebih dari 65 tahun itu lantang menyarankan seorang peserta agar tidak berdiam diri. "Bila situasinya seperti itu, Anda keluar saja. Anda (wartawan) boleh saja frustasi, saat ditekuk-tekuk (kepentingan--red) " ungkap Ashadi, Senin (2/9) saat memberikan materi filosofi dasar profesi Jurnalisme di kantor PWI Malang Raya.

Ashadi Siregar, pengarang novel “Cintaku di Kampus Biru” itu menyebut bahwa media pasti dipengaruhi berbagai kepentingan, terlebih media juga berperan sebagai lembaga ekonomi, lepas itu media besar atau kecil. Intervensi ini pula masuk ke redaksional koran kecil yang biasanya bertahan dari pendapatan iklan. Media tersebut terkadang goyah atas tawaran "pemblokiran" sebuah kasus sehingga barter dengan iklan atau kerjasama tertentu.

Intervensi kepentingan 'berduit' itulah menjadi pemicu frustasi wartawan-wartawan sungguhan yang berusaha sungguh-sungguh bekerja demi kepentingan publik dan kebenaran. Wartawan model seperti itu biasanya cukup sulit akur untuk diminta mencari iklan, apalagi menulis berita--yang belakangan hanyalah persoalan iklan—semisal pencitraan positif seseorang atau sekedar berita pengganti berita peristiwa lain.

Jadi mafhum, kepentingan 'berduit' turut campur di ruang redaksional. Intervensi  berpengaruh terhadap keberpihakan media. Terkadang, tekanan "sesungguhnya" inilah benar-benar menjadi beban yang kerap ditanggung wartawan junior atau wartawan senior yang berpegang pada nilai-nilai jurnalisme.

Pemakluman tersebut tentu menimbulkan pertanyaan besar. Sudahkah wartawan berada di media yang benar-benar profesional, independen, kritis dan berintregitas sebagai pengawas kebijakan pemerintah (koran putih—red). Di lain sisi, kondisi ekonomi pas-pasan tempat bekerjanya menjadi persoalan utama puluhan karyawan lain.

Intervensi berupa bargaining iklan atau tersingkirnya nilai independensi seolah diperkeruh oleh perilaku oknum wartawan dengan "mengelu-elukan seorang pejabat (pemilik kepentingan)". Pendek kata, wartawan memperdagangkan informasi—sebagai wujud keberpihakannya—telah mengaburkan makna, profesi atau pedagang.

Sangat jelas Sabam Siagian, Senin (9/9) lalu lantang berujar, "Jangan sekali-kali bersikap memalukan martabat wartawan, dengan memuji-muji pejabat. Peran media untuk memperbaiki kinerja aparat, " papar Sabam, mantan duta besar Australia yang berusia 81 tahun layak dihormati dengan semangatnya memberi materi 'hubungan pers dengan pemerintah’.

Tibalah agar dimengerti masyarakat, pembaca, instansi formal, bahwa tidak semua wartawan bisa menerima atau ditawari iklan. Masyarakat juga perlu mengerti jika belum tentu media yang menerima iklan, memiliki wartawan 'gampangan'. Uraian para pemateri seolah isyarat harapan besar agar wartawan muda menjaga idealismenya dan menjaga jarak dengan pejabat.

Faktanya, faktor ekonomi si kuli tinta dan kondisi ekonomi media juga tidak menentukan pengkondisian seorang wartawan. Kata lain, wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik secara profesional memiliki hati nurani untuk menolak suatu penkondisian.

Ia lalu mencari, memperoleh, menggali, mengolah, mendokumentasikan dan menyampaikannya kepada redaktur. Setidaknya wartawan berusaha di titik tugasnya untuk memperjuangkan kepentingan publik yang lebih besar daripada menerima persenan honor iklan. Meski kemudian, berita tersebut masuk ‘tong sampah’.

Besar harapan agar masyarakat memahami persoalan ini. Bahwa terdiamnya wartawan lapangan tidak lepas dari berbagai kepentingan, sementara ia hanyalah seorang karyawan kecil atau prajurit yang siap berkorban tanpa berharap kemenangan bagi dirinya sendiri.

Sabtu (7/9) sesi materi pertama, Hendry CH Bangun, yang pernah menjabat sebagai Sekjen PWI Pusat 2008-2013 menyebut kerja wartawan adalah pilihan hidup. Hal ini berarti menekankan tanggung jawab besar berada di pundak wartawan (bukan redaksional). Pertanggungjawaban yang diatur dalam diri wartawan yaitu hati nurani.

Tanpa bermaksud menyindir, wartawan selalu menjadi pelaku sekaligus korban konflik batin dan kegigihannya demi sebanyak-banyaknya kepentingan. Mereka terus berjuang seperti harapan yang tersirat dari isi surat almarhum H Soebagijo IN. Selamat jalan dan terimakasih Bapak... (Santoso FN)